Dewi Aryani Hilman (ist)
Artikel Terkait:
2012-04-10 04:33:07 WIB- Dewi Asmara: Kecewa, Polri Abaikan Equality Before The Law
- Dewi Motik: Mari Bangun Ekonomi Keluarga Lewat ICT
- Dewi Motik: Determinasi Perempuan Bisa Tingkatkan Kualitas Demokrasi
- Dewi Perssik: Protes Film “Innocence Of Muslims” Jangan Anarkis
- Dewi Andang Joesoep: Penyakit Jantung Bawaan Bisa Disembuhkan
Dewi Aryani Hilman: Premix Hanya Bagus untuk Jangka Pendek
Politikindonesia - Gagasan yang diwacanakan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Widjajono Partowidagdo agar pemerintah mengeluarkan produk bahan bakar minyak (BBM) baru jenis Premix mengundang beragam tanggapan. Ada yang mendukung dan ada pula yang menganggap hal itu sulit direalisasikan.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewi Aryani, adalah salah seorang yang berpendapat gagasan Wamen ESDM itu sesuatu yang baik. “Gagasan soal produk baru BBM itu memang bagus. Ide jenis produk baru bisa saja dilakukan asal pemerintah secara komprehensif melakukan kajian dulu," ujar Politisi perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kepada politikindonesia.com, di Gedung DPR, Senin (09/04).
Kata Dewi, rencana peluncuran premix itu harus dikaji terlebih dahulu secara ekonomi, sosial politik dan juga logistik manajemennya. Tidak bisa semudah itu mengeluarkan produk baru tanpa adanya kajian dan survei pasar. "Ini tidak bisa dianggap remeh karena BBM masuk dalam kategori public value yang harus dikelola negara untuk kepentingan publik," ujarnya.
Walau harganya sekitar diperkirakan sekitar Rp7.200 per liter dan lebih murah dari Pertamax, tapi produk baru itu jangan jadi produk asal-asalan dari campuran Pertamax dan Premium. "Jika produk Premix dibuat asal-asalan, seperti campuran dari kedua produk yang sudah ada. Ini adalah cara yang salah dalam rencana pengelolaan produk mix terkait BBM," ungkap perempuan yang juga Duta Gerakan Birokrasi Bersih itu.
Kepada Elva Setyaningrum, Dewi memaparkan dampak positif dan negatif penerapan gagasan itu. Lalu, apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan harapannya dirinya kalau produk Premix itu benar-benar terwujud. Berikut petikan wawancaranya.
Menurut Anda, bagaimana dengan ide produk Premix itu?
Ide itu bagus. Tapi Sebenarnya, gagasan itu tidak bisa menjadi solusi jangka panjang kalau pemerintah tidak membenahi sektor hulu energi minyak dan gas yang menjadi sumber krisis energi belakangan ini. Menurut saya, mengeluarkan produk baru premix hanya solusi jangka pendek. Makanya pemerintah harus cerdas melihat peluang pasarnya agar tidak menjadikan pasar makin tak menentu.
Bagaimana dengan sistem distribusi dan pengawasannya?
Sistem distribusi dan pengawasan oleh BPH Migas harus benar-benar ketat. Tidak ada lagi ditoleransi, apabila ada pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan situasi ini hanya untuk keuntungan pribadi. Mafia harus diberantas tuntas dan serius. Jika tidak, semua langkah dan kebijakan akan berakhir percuma dan sia-sia.
Karena pemerintah dalam hal ini BPH Migas punya peran vital, yaitu mengelola 4 penyalur dan yang paling sulit pasti mengatur Pertamina sebagai penerima kuota terbesar yang jumlahnya hampir 95 persen. Jadi jangan sampai, posisi pemerintah hanya mediator saja dan kekuasaan tetap di Pertamina. Hal ini tidak fair. Sistem managemen harus di perbaiki, dan ada equal treatment terhadap semua penyalur secara merata.
Dengan harganya yang lebih murah, ada kemungkinan pengguna Pertamax beralih ke Premix?
Jika memang para pengguna Pertamax justru beralih ke Premix itu adalah konsekuensi pilihan konsumen. Kalau pemerintah juga memberikan subsidi untuk Premix, tentunya Premix bisa jadi salah satu alternatif. Tapi oktannya juga harus berada pada keseimbangan spesifikasi yang diperlukan berbagai jenis kendaraan. Jangan malah produk baru tapi tidak melindungi produk kendaraan karena tidak spesifikasi minded.
Apa harapan Anda, jika produk Premix ini benar-benar terwujud?
Saya berharap produk baru itu bisa membuat masyarakat mendapatkan alternatif pilihan produk sesuai spesifikasi yang diperlukan berbagai jenis kendaraan dan harga ekonomis pro rakyat. Kalau bisa, Premix juga tetap mendapat subsidi dari pemerintah.
Apa pendapat anda tentang pembatasan BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah ke depan?
Kebijakan tersebut hanya akan berdampak pada pemborosan anggaran. Satu contoh kesalahan pemerintah dalam proses mengambil kebijakan adalah penghematan dengan melarang semua mobil pemerintah menggunakan premium. Sementara di Indonesia mobil berpelat merah jumlahnya bisa mencapai 20 ribu kendataan. Jumlah itu saya hitung secara kasar mulai dari daerah kecamatanm, kabupaten, kota hingga provinsi dan pusat. Itu belum BUMN, TNI, POLRI.
Dengan pengunaan pertamax, akan membuat pemborosan sampai dengan Rp5 triliun-Rp10 triliun. Asumsi tersebut, berdasarkan dari perhitungan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dengan pemakaian 10 liter perhari yang harganya diatas Rp9.000 per liter. Jadi saya mengusulkan kepada pemerintah untuk tidak terlalu mengatakan penghematan kalau sistemnya belum jelas.
Apakah kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu perlu dilakukan?
Jika kebijakan itu diberlakukan, justru akan menimbulkan masalah baru dan hanya akan memberikan peluang bagi para mafia BBM untuk mengeruk keuntungan. Dalam hal ini pemerintah tidak menghitung secara cermat risiko yang akan muncul dari kebijakan ini.
Padahal, ujung-ujungnya rakyat yang akan menjadi korban, jika kebijakannya serampangan. Di sisi lain, para pengusaha SPBU akan semakin pusing, jika mendapatkan margin dari BBM bersubsidi pas-pasan. Akibatnya, pelayanan kepada rakyat tentunya akan terabaikan.
Jika memang BBM bersubsidi khusus diperuntukkan bagi angkutan dan jasa, sangat mungkin diselewengkan oknum tertentu dan dijual ke pemilik mobil pribadi dengan harga yang sedikit lebih mahal. Saya menilai, dalam hal ini pemerintah tidak menghitung secara cermat risiko yang akan muncul dari kebijakan ini. Padahal, ujung-ujungnya rakyat yang akan menjadi korban kebijakan serampangan.
Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah mengenai penghematan BBM?
Perlu adanya kajian, baik itu dari pemerintah sendiri dan universitas-universitas yang ada di Indonesia secara mendalam untuk memecahkan persoalan ini. Mulai dari penghitungan jumlah kendaraan dinas dan berapa jumlah kosumsi kendaraan milik pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus membongkar sistem penerimaan negara untuk dibagian ESDM karena melihat ada perhitungan yang berbeda untuk penerimaan antara Dirjen Migas, Pertamina dan perusahaan asing.
(eva/kap) 
