Wakasal Laksamana Madya TNI Dr. Marsetio di Seminar Maritim Nasional yang diinisiasi IMI (ist)
Artikel Terkait:
2012-04-26 04:12:23 WIBIndonesia Sebagai Center of Gravity di Asia Pasifik
Politikindonesia - Sebagai sebuah negara kepulauan, yang terletak pada posisi silang antara 2 benua dan 2 samudera, keberadaan Indonesia sangat strategis. Posisi geografis yang demikian menyebabkan laut diantara pulau-pulau nusantara menjadi alur laut penting bagi lalu lintas pelayaran. Tidak saja bagi nasional, tapi juga pelayaran internasional. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai center of gravity bagi kawasan Asia Pasifik.
Demikian yang disampaikan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Dr. Marsetio mewakili Kasal Laksamana TNI Soeparno dalam sambutannya pada pembukaan seminar maritim nasional di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin (23/04) lalu. Wakasal juga menjadi keynote speaker dalam acara seminar tersebut.
Seminar ini, diinisiasi oleh Indonesia Maritim Institute (IMI), sebuah yayasan non-profit yang didirikan guna mendorong upaya penyadaran seluruh elemen bangsa tentang realita potensi maritim Indonesia dan secara bersama memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis maritim.
Acara ini merupakan rangkaian dari program “IMI Goes To Campus,” yang digelar IMI di berbagai Perguruan Tinggi. Dalam acara di UMRAH Tanjung Pinang ini, IMI mengangkat tema “Pulau Terdepan Beranda Negara Maritim” sebagai bentuk strategi membangun Indonesia sebagai negara maritim.
Dikemukakan Wakasal, dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar. Dari jumlah itu setidaknya ada 12 pulau diantaranya yang pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga. Pulau ini juga digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga. “Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi”, tandasnya.
TNI AL sendiri, ujar Wakasal, disamping menjalankan tugas-tugas militer matra laut, juga berupaya secara proaktif meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan. TNI AL, sesuai dengan kebijakan pemerintah, berupaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan atau beranda.
Dalam mengelola pulau terluar itu, pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek prosperity (kesejahteraan) dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, namun tetap memperhatikan aspek keamanan.
Acara ini diikuti para mahasiswa dari UMRAH dari berbagai fakultas, para pemerhati masalah kelautan, serta menghadirkan para pembicara dan pengamat kemaritiman antara lain Prof.Dr.Hasyim Djalal, M.A.,Dirjen KP3K KKP Dr. Sudirman Saad, M.Hum., Dekan FPIK-IPB Prof. Dr. Indra Jaya.
Pembicara lainnya adalah, Dewan Pembina IMI Laksda (Purn) TNI Rosihan Arsyad dan Analis Pertahanan Maritim yang juga Dewan Pembina IMI Dr. Connie Rahakundini Bakrie serta Kadispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati. Hadir pula, Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, Bupati Kab. Karimun Dr. H. Nurdin Basirun, serta Kepala Badan Pengelola Perbatasan Prov. Kepri Dr. Ir. Efrizal.
Para pembicara dalam seminar tersebut sepakat, saat ini adalah momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia. Direktur IMI, Y Paonganan mengatakan, dalam mewujudkan Indonesia menuju negara maritim, sangat penting adanya perubahan pola pikir. Perlu pula didorong kemauan politik pemerintah untuk berpaling ke laut yang selama ini terlupakan. “Sebagai bentuk strategi, harus diimbangi dengan pengembangan sains dan teknologi kelautan, serta penguatan transportasi laut," ujar dia.
Sementara itu, pakar kelautan, Profesor Hasim Djalal mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan potensi kelautan yang ada, terutama sumberdaya mineral, energi laut dan penambahan transportasi laut sebagai konektivitas antar pulau.
Adapun Direktur KKP Agus Dermawan memaparkan, pemerintah terus melakukan program-program yang bertujuan pengelolaan pulau-pulau terdepan. "Begitu kompleksnya pengelolaan pulau-pulau terdepan dan pulau kecil, kami mengajak semua stakeholder untuk bekerjasama dengan untuk mendukung program pemerintah," ajak dia.
Dewan Pembina IMI, Laksda TNI (Purn) Rosihan Arsyad mengatakan untuk menjaga pulau-pulau Indonesia, perlu ada UU mengenai batas wilayah antara Indonesia dan negara di kawasan sebagai negara kepulauaan.
Sedangkan Kadispenal TNI AL Laksma TNI Untung Suropati, mengajak generasi muda bangsa untuk bersama-sama memujudkan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang tangguh.
(kap/rin/nis) Demikian yang disampaikan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Dr. Marsetio mewakili Kasal Laksamana TNI Soeparno dalam sambutannya pada pembukaan seminar maritim nasional di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin (23/04) lalu. Wakasal juga menjadi keynote speaker dalam acara seminar tersebut.
Seminar ini, diinisiasi oleh Indonesia Maritim Institute (IMI), sebuah yayasan non-profit yang didirikan guna mendorong upaya penyadaran seluruh elemen bangsa tentang realita potensi maritim Indonesia dan secara bersama memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis maritim.
Acara ini merupakan rangkaian dari program “IMI Goes To Campus,” yang digelar IMI di berbagai Perguruan Tinggi. Dalam acara di UMRAH Tanjung Pinang ini, IMI mengangkat tema “Pulau Terdepan Beranda Negara Maritim” sebagai bentuk strategi membangun Indonesia sebagai negara maritim.
Dikemukakan Wakasal, dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar. Dari jumlah itu setidaknya ada 12 pulau diantaranya yang pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga. Pulau ini juga digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga. “Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi”, tandasnya.
TNI AL sendiri, ujar Wakasal, disamping menjalankan tugas-tugas militer matra laut, juga berupaya secara proaktif meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan. TNI AL, sesuai dengan kebijakan pemerintah, berupaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan atau beranda.
Dalam mengelola pulau terluar itu, pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek prosperity (kesejahteraan) dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, namun tetap memperhatikan aspek keamanan.
Acara ini diikuti para mahasiswa dari UMRAH dari berbagai fakultas, para pemerhati masalah kelautan, serta menghadirkan para pembicara dan pengamat kemaritiman antara lain Prof.Dr.Hasyim Djalal, M.A.,Dirjen KP3K KKP Dr. Sudirman Saad, M.Hum., Dekan FPIK-IPB Prof. Dr. Indra Jaya.
Pembicara lainnya adalah, Dewan Pembina IMI Laksda (Purn) TNI Rosihan Arsyad dan Analis Pertahanan Maritim yang juga Dewan Pembina IMI Dr. Connie Rahakundini Bakrie serta Kadispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati. Hadir pula, Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, Bupati Kab. Karimun Dr. H. Nurdin Basirun, serta Kepala Badan Pengelola Perbatasan Prov. Kepri Dr. Ir. Efrizal.
Para pembicara dalam seminar tersebut sepakat, saat ini adalah momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia. Direktur IMI, Y Paonganan mengatakan, dalam mewujudkan Indonesia menuju negara maritim, sangat penting adanya perubahan pola pikir. Perlu pula didorong kemauan politik pemerintah untuk berpaling ke laut yang selama ini terlupakan. “Sebagai bentuk strategi, harus diimbangi dengan pengembangan sains dan teknologi kelautan, serta penguatan transportasi laut," ujar dia.
Sementara itu, pakar kelautan, Profesor Hasim Djalal mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan potensi kelautan yang ada, terutama sumberdaya mineral, energi laut dan penambahan transportasi laut sebagai konektivitas antar pulau.
Adapun Direktur KKP Agus Dermawan memaparkan, pemerintah terus melakukan program-program yang bertujuan pengelolaan pulau-pulau terdepan. "Begitu kompleksnya pengelolaan pulau-pulau terdepan dan pulau kecil, kami mengajak semua stakeholder untuk bekerjasama dengan untuk mendukung program pemerintah," ajak dia.
Dewan Pembina IMI, Laksda TNI (Purn) Rosihan Arsyad mengatakan untuk menjaga pulau-pulau Indonesia, perlu ada UU mengenai batas wilayah antara Indonesia dan negara di kawasan sebagai negara kepulauaan.
Sedangkan Kadispenal TNI AL Laksma TNI Untung Suropati, mengajak generasi muda bangsa untuk bersama-sama memujudkan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang tangguh.
