BBG (Helmi/dok)
2010-11-04 13:37:34 WIBPemerintah-DEN Sepakat Dorong Pemakaian BBG
Politikindonesia - Pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersepakat mendorong pemakaian bahan bakar gas (BBG) pada sektor transportasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai lebih boros.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Z Saleh, usai mengikuti sidang dengan DEN di Auditorium Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (04/11) mengatakan, subsidi BBG harus dimanfaatkan untuk sektor transportasi. Tujuannya, menekan alokasi anggaran energi yang kurang tepat.
“Penggunaan BBM lebih boros dibandingkan BBG,” ujarnya.
Pemerintah mengusulkan agar penggunaan BBG untuk transportasi tersebut, terutama ditujukan bagi kendaraan umum di kota besar. Dengan demikian diharapkan ke depan, pemakaian energi akan lebih hemat dan efisien.
Sedang DEN justru mendorong pemerintah agar menjadikan BBG sebagai bahan bakar transportasi wajib nasional. Herman Agustiawan, anggota DEN mengatakan, ada sejumlah rekomendasi yang mengemuka dalam sidang bersama Menteri ESDM tersebut. Yakni, pertama mengubah paradigma sumber daya energi sebagai komoditas, menjadi modal pembangunan nasional.
(sa/na) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Z Saleh, usai mengikuti sidang dengan DEN di Auditorium Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (04/11) mengatakan, subsidi BBG harus dimanfaatkan untuk sektor transportasi. Tujuannya, menekan alokasi anggaran energi yang kurang tepat.
“Penggunaan BBM lebih boros dibandingkan BBG,” ujarnya.
Pemerintah mengusulkan agar penggunaan BBG untuk transportasi tersebut, terutama ditujukan bagi kendaraan umum di kota besar. Dengan demikian diharapkan ke depan, pemakaian energi akan lebih hemat dan efisien.
Sedang DEN justru mendorong pemerintah agar menjadikan BBG sebagai bahan bakar transportasi wajib nasional. Herman Agustiawan, anggota DEN mengatakan, ada sejumlah rekomendasi yang mengemuka dalam sidang bersama Menteri ESDM tersebut. Yakni, pertama mengubah paradigma sumber daya energi sebagai komoditas, menjadi modal pembangunan nasional.
