Fahri Hamzah (helmi/dok)

Politikindonesia - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah turut berkomentar soal permohonan Setya Novanto menjadi justice collaborator di kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, mantan Ketua DPR itu berniat mengikuti jejak mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin.

Fahri menilai niat Novanto menjadi JC atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK agar masa hukumannya diperpendek seperti halnya Nazaruddin.

“Dugaan saya, setya novanto ingin mengikuti rute Nazaruddin yang sukses menjadi JC dan akhirnya dituntut "bersahabat" atau masa2 narapidananya diperpendek. Nazar punya banyak kasus tapi paling cepat keluar Sukamiskin. Sesuatu yang tentu juga dirindukan oleh setiap orang," kata Fahri lewat akun Twitter pribadinya, Jumat (12/01).

Dikatakan Fahri, setelah menjadi JC, Nazaruddin tidak memberikan keterangan secara utuh. Nazaruddin, kata dia, hanya mengungkap tindakan korupsi yang dilakukan kelompok tertentu.

Menurutnya, Nazaruddin paling banyak bicara soal anggota DPR. Dia menyebut status JC Nazaruddin dengan KPK sebagai sebuah persekongkolan.

“Dalam persekongkolan itu, tugas nazar adalah; berbunyi dan diam. Berbunyi tentang satu kelompok dan diam tentang satu kelompok. Maka, anggota @DPR_RI paling banyak dibunyikan. Dan sukses membungkam banyak Orang. Maka merajalela segala kezaliman. Nazar aman," tulis Fahri selanjutnya.

Seperti diberitakan, pengacara Firman Wijaya mengatakan kliennya, Setya Novanto  ingin membongkar pelaku utama dalam perkara korupsi proyek e-KTP. Dia menyebut Novanto akan mengungkap pelaku lain yang terlibat di kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

“Alasannya ya apa, saksi pelaku bekerja samalah. Pastilah (bongkar pelaku) akan mengungkap," kata Firman, Rabu (10/01).

KPK sendiri masih mempertimbangkan permohonan Novanto tersebut. KPK menyebut mantan ketua DPR itu harus membongkar peran pihak-pihak terkait dalam kasus e-KTP bila ingin menjadi JC.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut permintaan sebagai JC harus dibarengi dengan kekonsistenan pihak yang mengajukan. Dia juga mengatakan JC bisa dilakukan dalam bentuk pengakuan bersalah, dalam hal ini terkait dengan kasus korupsi e-KTP. "Justice collaborator itu bisa (dalam bentuk) pengakuan bersalah," kata Agus.