23/02/2009Logistik Pemilu 2009, TNI-KPU Belum Teken MoU
Politikindonesia - TNI dan KPU hingga saat ini masih merumuskan kerja sama di antara kedua institusi itu, khususnya menyangkut pendistribusian logistik Pemilu 2009. Suatu hal yang sangat riskan karena pemilu tinggal beberapa bulan lagi."Kerja sama TNI dan KPU berdasarkan Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya pasal 142 ayat (9) dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara," ungkap Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (23/2).
Dalam UU itu, masih kata Panglima TNI, ditegaskan bahwa KPU dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemda, TNI, dan Polri. Untuk itu, lanjut Djoko Santoso, TNI siap memberikan bantuan transportasi bagi pendistribusian logistik pemilu, khususnya pada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi umum.
Panglima menambahkan, terkait kemampuan dan kesepakatan antara kedua pihak (TNI dan KPU), saat ini masih dirumuskan bersama.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPU Soeripto Bambang Setyadi mengatakan, pembahasan rancangan nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan KPU masih dalam tahap awal sehingga masih akan terus dibahas oleh kedua instansi.
Menurut Soeripto bantuan dan dukungan TNI diperlukan apabila terjadi kondisi darurat di mana perusahaan pemenang lelang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mendistribusikan perlengkapan pemilu ke kabupaten/kota karena kondisi geografis maupun cuaca.
Bantuan TNI, masih menurut Sekjen KPU, juga diharapkan untuk distribusi surat suara dari kabupaten/kota ke tempat pemungutan suara (TPS) yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota.
KPU hingga saat ini telah menginventarisasi daerah-daerah yang dikategorikan sulit dijangkau. Selain itu, Soeripto juga telah berkomunikasi dengan perusahaan pemenang lelang mengenai kesulitan yang dialami saat distribusi.
Menurut dia, sejauh ini belum ada masalah yang dihadapi perusahaan dalam distribusi kebutuhan pemilu ke kabupaten/kota. Lebih lanjut Sekjen KPU mengatakan, jika perusahaan tidak dapat melaksanakan distribusi, maka dana distribusi yang masuk ke perusahaan ditarik kembali kemudian dialokasikan untuk TNI yang selanjutnya mengambil alih pendistribusiannya.
(ags/yk)
