Suswono saat mencanangkan zona integritas (Eva/dok)

Politikindonesia - Untuk mewujudkan good governance dan clean government, Kementerian Pertanian (Kementan) mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).  Pencanangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari serangkaian gerakan antikorupsi yang sudah digalang Kementan sejak tahun 2008, untuk menegakkan kepemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi tersebut berlangsung, di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (21/09). Menteri Pertanian, Suswono mengatakan, pihaknya telah melakukan aksi nyata dalam bentuk sosialisasi, pembinaan serta penilaian dan penetapan unit kerja WBK.

Sementara, pada tahun 2009-2010, pihaknya juga melakukan Pembinaan Tekad Anti Korupsi dilaksanakan dengan Metode Tafakur, Hisab dan Dzikir (THD) dan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK) untuk tahun 2011-2012.

“Peserta yang telah mengikuti Pembinaan tersebut sebanyak 11.575 orang pegawai Kementerian Pertanian. Untuk memberantas korupsi, beragam upaya telah kami lakukan secara periodik dan terpadu, baik yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maupun didasari atas inisiatif sendiri. Jadi pencanangan ini sangatlah penting," katanya kepada politikindonesia.com usai pencanangan tersebut.

Dijelaskan, Pembinaan Tekad Anti Korupsi yang dilakukan pihaknya membawa dampak positif. Di antaranya hingga tahun 2011 telah ditetapkan Unit Kerja dengan predikat WBK sebanyak 108 unit (48persen) dari 225 unit kerja yang ada di Kementan. Selain itu, selama 2 tahun berturut-turut (2009-2010), pihaknya mendapatkan peringkat pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Integritas Pelayanan Publik.

“Sayangnya pada tahun 2011 turun sedikit peringkat, sehingga tidak predikat rangking pertama. Diharapkan dalam waktu yang relatif singkat, pegawai kami bisa menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah. Sehingga mereka bisa selalu memberikan dampak positif dan konkrit bagi masyarakat pertanian, khususnya di sektor pelayanan publik," ujarnya.

Menurut Suswono, setelah pencanangan ini diharapkan,  1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013 dapat dilakukan inpassing/penyesuaian bagi Petugas Informasi Pasar yang bertugas di Kementerian Pertanian, Pemda provinsi/kabupaten/kota menjadi pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian. Pihaknya juga berharap, adanya kesiapan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal segera melakukan sosialisasi ke  pemerintah daerah, sehingga masa inpassing ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Karena kami juga telah melakukan pembinaan secara berkesinambungan dan tetap  berlanjut. Bahkan lebih ditingkatkan untuk memberantas KKN ini. Sehingga kami mampu terus meningkatkan kinerja secara professional, memberikan pelayanan prima, berintegritas, dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku," tegas Suswono.

Jika memang ada temuan pelanggaran, lanjut Suswono, setiap temuan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal begitu ada informasi akan segera diverifikasi. Jika terbukti ada pelanggaran akan diberikan sanksi. "Hingga kini, kami sering memberikan sanksi, berupa penurunan pangkat, tunda kenaikan pangkat atau gaji, dan sebagainya. Terrmasuk teguran-teguran, mulai ringan sampai berat, sanksi itu selalu ada. Saya juga beberapa kali menandatangani pegawai yang terpaksa kami pecat karena memang sudah melakukan pelanggara berat," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, pihaknya menyambut baik dan mendukung  penerbitan peraturan Menteri PAN dan RB No.20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Oleh karena itu, pihaknya telah siap mencanangkan Zona Integritas. Pihaknya juga mengusulkan 4 unit kerja untuk dinilai dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Presiden RI. Yaitu, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura,  Cimanggis. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Pasar Minggu, Jakarta, Balai Pelatihan Pertanian,Jambi dan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta, Tangerang.

“Pengusulan keempat unit kerja tersebut didasarkan pada telah diperolehnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pertanian, diperolehnya penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) dari KemenPan&RB, serta penghargaan Abdibaktitani," imbuh Suswono.