Linda Amalia Sari Gumelar dan Suswono saat tandatangani MoU (Eva/dok)

Politikindonesia - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) sepakat untuk bekerjasama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di bidang pertanian. Kerjasama itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian (Mentan), Suswono dan Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (19/09).

Dalam kesempatan itu, Mentan memberikan apresiasi terhadap perkembangan sejumlah kegiatan dan inovasi strategis yang sedang dilaksanakan terkait PUG tahun 2012. Di antaranya membangun Website PUG Kementerian Pertanian yang dapat di akses melalui www.deptan.go.id/pug, menyusun panduan pengelolaan kegiatan responsif gender.

Selain itu, menyusun panduan SIMONEVLAP  kegiatan responsif gender berbasis online dan menyusun tipologi/profil kinerja kegiatan responsif gender di tingkat kelompok tani.

"Acara penandatanganan MoU ini sekaligus menjadikan momentum bagi kami untuk menyerahkan buku-buku yang telah dihasilkan oleh tim PUG Kementan," kata Suswono kepada politikindonesia.com.

Suswono menyebut, pada tahun -ni ada 8 program responsif gender dengan pagu RP 433,5 miliar. Kegiatan itu meliputi, sekolah lapangan-pengendalian hama terpadu (SL-PHT) tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sekolah lapangan-pengolahan pemasaran dan hasil pertanian (SL-PPHP), sarjana membangun desa (SMD), pengembangan irigasi partisipasi (PIP), pengembangan desa mandiri pangan (Demapan) dan pelatihan teknis bagi non aparatur (pelatihan agribisnis). 

"Pada tahun 2013 akan akan di laksanakan 10 kegiatan responsif gender dengan pagu indikatif RP427,9 miliar pada masing masing eselon satu lingkup kementan," ujarnya.

Dijelaskan, selama ini masih terjadi kesalahpahaman mengenai responsif gender yang sering diartikan bahwa semakin banyak jumlah perempuan yang terlibat dalam pembangunan berarti semakin responsif gender. Tapi sebenarnya responsif gender itu tidak melihat besarnya kuota perempuan, melainkan bagaimana peran, tanggungjawab dan kewajiban antara laki laki dan perempuan yang dikelompokan menurut 4 sektor aspek.

"Keempat sektor itu adalah akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atau diwujudkan secara adil dan seimbang," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar menambahkan, banyaknya isu gender yang ditemukan di bidang Pertanian, erat terkaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, terkait dengan kesetaraan dalam hal akses terhadap peluang dan kesempatan serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, kontrol terhadap sumber daya serta perolehan manfaat dari hasil pembagunan. "Secara riil permasalahan yang perlu mendapat perhatian semua pihak antara lain mulai dari isu kemiskinan, ketahan pangan, pelestrian sumberdaya alam, pendidikan, kesehatan dan gizi anak, saran dan prasarana lingkungan, tenaga kerja, dan permodalan," ungkapnya.

Menurutnya, komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki laki, anak perempuan dan anak laki laki telah ditunjukan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2012.

Kunci keberhasilan pembangunan terletak pada kualitas sumberdaya manusianya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah perempuan di Indonesia sebesar 49,66 persen (118.010.413 juta jiwa). "Jumlah itu merupakan aset dan potensi pembangunan yang harus diperdayakan secara optimal," paparnya.

Lebih lanjut Linda mengatakan, pembangunan pertanian di Indonesia sebenarnya telah dirasakan manfaatnya selama ini, terutama untuk mengerakan sektor ekonomi dengan berbasis potensial daerah. "Dengan potensi ekonomi dari sektor tersebut diharapkan dapat menggerakan sektor sosial budaya, linkungan, pariwisata, trasportasi, dan infrastruktur kepariwisataan yang merespon kebutuhan laki laki dan perempuan di bidang pertanian," imbuhnya.