Marty M Natalegawa (Helmi/dok)

Politikindonesia - Pemerintah Republik Indonesia menyatakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal  melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab internasionalnya dalam mengatasi konflik Suriah.

"Dengan ini, Dewan Keamanan PBB gagal melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya," kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa kepada pers, Sabtu (21/07).

Ketidakmampuan DK PBB mempersatukan 2 kubu yang berseberangan dalam penyelesaian konflik di Suriah, menurut Marty, menandakan PBB  gagal memelihara perdamaian dan keamanan internasional. "Dewan Keamanan PBB gagal bersuara sebagai satu kesatuan sehingga membuka resiko memburuknya keadaan di Suriah," ujar Marty.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, negara-negara Barat yang diwakili Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat menghendaki resolusi yang berfokus pada pemberian sanksi ke Suriah, bukan campur tangan militer. Namun, sebelum pemungutan suara, Rusia menegaskan menolak adanya campur tangan negara lain dalam bentuk apapun.

Posisi Indonesia, ujar Marty, sudah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2 hari lalu. Presiden SBY secara tegas meminta agar perdamaian diciptakan di Suriah. Caranya, harus ada upaya serius dan sungguh-sungguh dari masyarakat internasional untuk menghentikan konflik di sana.

Ada 3 usul konkrit yang disampaikan Presiden yang intinya sudah disampaikan langsung kepada Sekjen PBB beberapa waktu lalu. Pertama, dengan sangat segera, saat ini juga, dilakukan penghentian tindakan kekerasan dan pertempuran karena menurut Presiden SBY, kondisi di Suriah saat ini sudah merupakan perang sipil.

Kedua, jika mandat PBB saat ini tidak bisa menghentikan kekerasan, Indonesia percaya bahwa inilah saatnya untuk mengubah mandat PBB, berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Amendemen ini penting untuk mentransformasikan tujuan utama PBB, terutama dalam hal penciptaan dan pemeliharaan perdamaian.

Ketiga, merekomendasikan upaya pemeliharaan perdamaian di Suriah. Upaya ini selayaknya tidak dikaitkan dengan proses pergantian kekuasaan politik atau keberlanjutan pemerintahan yang saat ini berkuasa di Suriah.