Didit Adhitia (ist)
2012-04-12 10:22:16 WIBBerharap Usahawan Tumbuh Lewat KUR
Politikindonesia - Kalau tepat sasaran, KUR mestinya bisa menjadi solusi cerdas dalam mengatasi ancaman tingginya angka pengangguran di Tanah Air. Di depan peserta Rakernas ke-10 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Solo, Senin, 9 April 2012, Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarief Hasan merilis kabar baik itu. Tahun ini pemerintah menaikkan anggaran untuk kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp30 triliun dari Rp25 triliun tahun sebelumnya.
Yang luar biasa sebenarnya, pada 2011, ketika pemerintah menganggarkan dana KUR Rp25 triliun, tetapi realisasinya sampai Rp29 triliun. Jadi, bisa dibilang untuk tahun ini, dari Rp30 triliun dana KUR yang tersedia, hanya ada kenaikan Rp1 triliun.
Melihat data itu, harus diakui ada keseriusan untuk membantu rakyat. Tinggal lagi, bagaimana dana itu disalurkan tepat sasaran dan tujuan akhirnya tercapai. Melalui penyediaan dana ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai 6,5 persen, selain untuk menumbuhkan gerakan kewirausahaan di negeri kita.
Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dicanangkan sejak Rabu, 2 Februari 2011, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam melahirkan lebih banyak lagi wirausahawan baru, selain untuk menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Saat ini terdapat sekitar 1,5 persen wirausahawan baru. Ada peningkatan lumayan, jika menengok data 2011, yang baru 0,24 persen dari total populasi penduduk di Negara kita.
Jumlah tersebut jelas masih sangat kecil, jika melihat jumlah penduduk Indonesia, kurang lebih 230 juta jiwa. Pemerintah terus berupaya keras, agar setidaknya jumlahnya mencapai 2 persen dari total warga.
Penyaluran KUR yang diharapkan melahirkan para pengusaha, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan kerja baru, memang harus digalakkan. Pasalnya, bahaya besar jelas mengancam dari tingginya angka pengangguran yang bakal terus bertambah. Seperti bom waktu, ini akan menjadi bencana besar, jika tak segera ada jalan keluar terbaik untuk mengatasinya.
Pengangguran terselubung
Kepada pers, di Jakarta, Senin, 6 Februari 2012, Prof Didik J. Rachbini mewanti-wanti perlunya mewaspadai penggangguran terselubung sebesar 20,3 juta orang pada 2014. Angkanya termasuk tinggi, karena meningkat tajam dari 2011, yang sebesar 18,7 juta jiwa.
Besarnya penambahan angka pengangguran terselubung itu, dalam hitungan Didik Rachbini, disumbang oleh peralihan dari kelompok penggangguran terbuka. Kepala Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu, mengkritisi klaim pemerintah soal pengangguran terbuka 2011, yang disebutkan tinggal 7,7 juta orang. Pemerintah merilis, angkanya terus menurun sejak 2007, sejumlah 10,01 juta orang. Padahal, sesungguhnya penurunan pengangguran terbuka itu, cuma beralih ke kelompok pengangguran terselubung.
Bisa disebutkan, pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam sepekan), alias tidak maksimal. Mereka disebut under utilized, karena bekerja dengan jumlah jam kerja, produktivitas, dan perolehan pendapatan tak sebanding. Kelompok ini juga disebut disguised unemployment, karena aktifitas kerjanya di bawah kemampuan intelektualnya.
Dalam realitasnya, jenis pengangguran ini bisa dibagi dua kelompok. Yaitu, setengah penganggur terpaksa. Mengidentifikasi mereka, cukup mudah, dengan melihat kesibukan bekerjanya di bawah jam kerja normal. Begitu rendahnya, sehingga mereka masih menyempatkan diri mencari pekerjaan atau menerima pekerjaan lain.
Kelompok kedua, setengah penganggur sukarela. Masuk kategori ini, mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak menerima pekerjaan lain. Biasanya, mereka tergolong tenaga ahli bergaji besar, sehingga tanpa bekerja maksimal pun, sudah merasa cukup, karena imbalannya sangat memadai.
Juga masuk kelompok pengangguran terselubung, kaum terdidik, para sarjana, yang tak berkarier di bidang sesuai disiplin ilmunya. Mereka tak bisa mengoptimalkan intelektualitasnya untuk melahirkan karya-karya bermutu tinggi, bagi kemaslahatan masyarakat.
Dibawahnya lagi, potensi pengangguran kaum terdidik dari lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, yang jumlahnya 500.000 orang per tahun. Angkanya bisa lebih besar lagi untuk tingkat SMP dan SD atau yang sederajat.
Benarlah, jika disebutkan, tingginya potensi pengangguran itu, karena tidak imbangnya jumlah para lulusan sekolah dengan lapangan kerja. Tahun ini saja, Kementerian Pendidikan Nasional mencatat, jenjang pendidikan sekolah menengah atas meluluskan sekitar 2,2 juta siswa. Dari Jumlah tersebut, hanya 350.000 orang yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sisanya, jelas bakal memperpanjang daftar para pengangguran di Tanah Air.
Di tahun-tahun mendatang, kita akan memiliki SDM sangat banya, yang bakal melahirkan dampak sosial jika tak ditangani secara baik. Jadi, bayangkan bahaya dari problem sosial yang bakal muncul, jika tak terjadi perluasan kerja. Sektor industri belum bunyi, dan tak bisa diandalkan untuk mengatasi masalah pelik ini.
Satu hal lagi, maraknya unjuk rasa buruh akhir-akhir ini, bisa dibaca akar masalahnya pada kondisi sektor industri yang lemah dalam mendorong perluasan kesempatan kerja. Sektor industri tidak berhasil didorong karena dinilai tidak ada kebijakan industri yang komprehensif. Faktanya jelas, sektor industri kita tidak dilindungi dan terkesan dibiarkan terdesak oleh produk industri dari China, yang supermurah, dengan kualitas tak sepenuhnya bagus.
Kondisinya makin diperburuk oleh iklim usaha, yang tak kondusif. Pasalnya, selain problematika perburuhan, beban biaya perusahaan juga datang dari praktik suap dan biaya siluman, terutama di berbagai instansi dan lembaga negara. Ini memerlukan keseriusan untuk memberantasnya sampai ke akar-akarnya.
Andalkan UMKM - IKM
Seperti apa tekad GKN yang mengucurkan KUR, ditambah berbagai kemudahan dan fasilitas bagi calon enterpreuner. Menilik daya tahan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM), yang tetap survive di tengah krisis hebat 1998, masuk akal kalau pemerintah menggalakkan pertumbuhannya. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, saat ini ada 55,2 juta unit UKM yang tersebar di berbagai daerah, ditambah koperasi 188 ribu unit, 71 ribu di antaranya bergerak dalam usaha simpan pinjam.
Melalui gerakan kredit usaha rakyat diharapkan ada kenaikan dalam jumlah wirausaha, sekaligus tercapai hasrat penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu, pemerintah menyiapkan program kredit usaha mikro senilai Rp20 juta ke bawah, tanpa jaminan.
Sejumlah bank sudah berkomitmen bekerja sama mengembangkan program ini. Para pengusaha golongan mikro, bisa mendatangi pihak bank jika mengalami kesulitan permodalan. Prosesnya takkan berbelit-belit, asal usaha berkategori layak, pasti dibantu.
Untuk IKM, Kementerian Perindustrian mencatat, terjadi peningkatan lumayan. Pada 2005 hingga 2009, potensi IKM di Indonesia dilihat dari jumlahnya, bertumbuh sampai 10,07 persen. Pada 2005 hanya 2.557.901 unit, empat tahun kemudian (2009) jadi 3.755.238 unit.
Selama empat tahun itu, IKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.073.854 orang pada 2009. Semua itu didukung oleh nilai investasi yang telah mencapai angka triliunan rupiah. Pada 2005, investasi IKM hanya Rp178 triliun. Dalam kurun 4 tahun, investasinya jadi Rp223 triliun. Ada penambahan sampai Rp45 triliun.
IKM juga telah memberikan sumbangan besar bagi devisa kita dari sektor perdagangan. Pada 2009, ekspor IKM mencapai US$12,275 miliar. Terjadi kenaikan 9,74 persen atau sekitar US$4 miliar, dibanding 2005 sebesar US$8,465 miliar.
Untuk mengembangkan IKM di Tanah Air, pemerintah juga merangkul mahasiswa. Kepada kaum intelektual muda yang ingin berwirausaha disediakan modal dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar. Ada keterlibatan pengusaha besar yang menyediakan bantuan 51% dan sisanya, 49 persen dari pemerintah. Ini bagian dari target pemerintah dalam menumbuhkan wirausahawan baru, sampai 1.839 pada 2014.
Pada 2014, jumlah IKM diproyeksikan terus bertambah sampai 4.324.190 unit. Dengan besaran seperti itu, penyerapan tenaga kerjanya ditargetkan sampai 10.378.056 orang. Lalu, proyeksi investasi dari usaha skala kecil menengah ini pun, tidak main-main, targetnya Rp313 triliun.
Melalui penambahan jumlah dan nilai investasi IKM itu, pemerintah berharap bisa memperoleh devisa dari kegiatan ekspor sampai US$19,579 miliar. Itu besarannya setara dengan Rp176,21 triliun, dengan kurs US$9.000.
Bagusnya lagi, pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk menyebarkan IKM baru di luar Jawa, sampai 40 persen pada 2014. Selebihnya, 60 persen di Jawa. Porsi penyebaran ini sengaja ditempuh, setelah mendapati kenyataan pertumbuhan IKM terbesar, 75 persen, dari sekitar 3,8 juta unit di seluruh Indonesia, beroperasi di Jawa.
Besarnya penyebaran IKM di Pulau Jawa dikritisi pengamat ekonomi Hendri Saparini. Harus ada kemauan politik kuat, agar pertumbuhan ekonomi lebih merata di berbagai wilayah. Selama ini, sekitar 80 persen kue ekonomi masih di Pulau Jawa. Bisa dipastikan, pertumbuhan IKM dan UMKM tidak akan bertumpu di Jawa, jika daerah-daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Pertumbuhan IKM mengikuti pusat pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah terus membuka kegiatan ekonomi di wilayah baru, katakanlah, di kawasan timur Indonesia (KTI), penyebaran IKM akan mengikuti, seperti pepatah; "di mana ada gula, di situ pasti ada semut."
Satu hal lagi, Hendri melihat, keberadaan IKM harus diarahkan berpartner dengan industri skala besar. Lewat pola usaha ini, perkembangan IKM bakal makin mudah dan lebih cepat. Jepang termasuk sukses dengan pola ini. Industri otomotif raksasa di 'negeri matahari terbit' itu, umumnya menggaet mitra bisnis dari usaha kecil. Dengan makin ekspansifnya bisnis perusahaan raksasa itu, IKM pun terimbas, sehingga terus berkembang menjadi lebih besar.
Sampai di sini PR besar pemerintah, bagaimana mewujudkan kemitraan strategis antara pelaku UMKM dan IKM dengan pengusaha atau industri berskala besar. Kalau itu terwujud, target menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan baru pasti akan lebih cepat terwujud.
Didit Adhitia, Pengamat Ekonomi dan Keuangan
(*) Yang luar biasa sebenarnya, pada 2011, ketika pemerintah menganggarkan dana KUR Rp25 triliun, tetapi realisasinya sampai Rp29 triliun. Jadi, bisa dibilang untuk tahun ini, dari Rp30 triliun dana KUR yang tersedia, hanya ada kenaikan Rp1 triliun.
Melihat data itu, harus diakui ada keseriusan untuk membantu rakyat. Tinggal lagi, bagaimana dana itu disalurkan tepat sasaran dan tujuan akhirnya tercapai. Melalui penyediaan dana ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai 6,5 persen, selain untuk menumbuhkan gerakan kewirausahaan di negeri kita.
Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dicanangkan sejak Rabu, 2 Februari 2011, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam melahirkan lebih banyak lagi wirausahawan baru, selain untuk menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Saat ini terdapat sekitar 1,5 persen wirausahawan baru. Ada peningkatan lumayan, jika menengok data 2011, yang baru 0,24 persen dari total populasi penduduk di Negara kita.
Jumlah tersebut jelas masih sangat kecil, jika melihat jumlah penduduk Indonesia, kurang lebih 230 juta jiwa. Pemerintah terus berupaya keras, agar setidaknya jumlahnya mencapai 2 persen dari total warga.
Penyaluran KUR yang diharapkan melahirkan para pengusaha, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan kerja baru, memang harus digalakkan. Pasalnya, bahaya besar jelas mengancam dari tingginya angka pengangguran yang bakal terus bertambah. Seperti bom waktu, ini akan menjadi bencana besar, jika tak segera ada jalan keluar terbaik untuk mengatasinya.
Pengangguran terselubung
Kepada pers, di Jakarta, Senin, 6 Februari 2012, Prof Didik J. Rachbini mewanti-wanti perlunya mewaspadai penggangguran terselubung sebesar 20,3 juta orang pada 2014. Angkanya termasuk tinggi, karena meningkat tajam dari 2011, yang sebesar 18,7 juta jiwa.
Besarnya penambahan angka pengangguran terselubung itu, dalam hitungan Didik Rachbini, disumbang oleh peralihan dari kelompok penggangguran terbuka. Kepala Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu, mengkritisi klaim pemerintah soal pengangguran terbuka 2011, yang disebutkan tinggal 7,7 juta orang. Pemerintah merilis, angkanya terus menurun sejak 2007, sejumlah 10,01 juta orang. Padahal, sesungguhnya penurunan pengangguran terbuka itu, cuma beralih ke kelompok pengangguran terselubung.
Bisa disebutkan, pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam sepekan), alias tidak maksimal. Mereka disebut under utilized, karena bekerja dengan jumlah jam kerja, produktivitas, dan perolehan pendapatan tak sebanding. Kelompok ini juga disebut disguised unemployment, karena aktifitas kerjanya di bawah kemampuan intelektualnya.
Dalam realitasnya, jenis pengangguran ini bisa dibagi dua kelompok. Yaitu, setengah penganggur terpaksa. Mengidentifikasi mereka, cukup mudah, dengan melihat kesibukan bekerjanya di bawah jam kerja normal. Begitu rendahnya, sehingga mereka masih menyempatkan diri mencari pekerjaan atau menerima pekerjaan lain.
Kelompok kedua, setengah penganggur sukarela. Masuk kategori ini, mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak menerima pekerjaan lain. Biasanya, mereka tergolong tenaga ahli bergaji besar, sehingga tanpa bekerja maksimal pun, sudah merasa cukup, karena imbalannya sangat memadai.
Juga masuk kelompok pengangguran terselubung, kaum terdidik, para sarjana, yang tak berkarier di bidang sesuai disiplin ilmunya. Mereka tak bisa mengoptimalkan intelektualitasnya untuk melahirkan karya-karya bermutu tinggi, bagi kemaslahatan masyarakat.
Dibawahnya lagi, potensi pengangguran kaum terdidik dari lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, yang jumlahnya 500.000 orang per tahun. Angkanya bisa lebih besar lagi untuk tingkat SMP dan SD atau yang sederajat.
Benarlah, jika disebutkan, tingginya potensi pengangguran itu, karena tidak imbangnya jumlah para lulusan sekolah dengan lapangan kerja. Tahun ini saja, Kementerian Pendidikan Nasional mencatat, jenjang pendidikan sekolah menengah atas meluluskan sekitar 2,2 juta siswa. Dari Jumlah tersebut, hanya 350.000 orang yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sisanya, jelas bakal memperpanjang daftar para pengangguran di Tanah Air.
Di tahun-tahun mendatang, kita akan memiliki SDM sangat banya, yang bakal melahirkan dampak sosial jika tak ditangani secara baik. Jadi, bayangkan bahaya dari problem sosial yang bakal muncul, jika tak terjadi perluasan kerja. Sektor industri belum bunyi, dan tak bisa diandalkan untuk mengatasi masalah pelik ini.
Satu hal lagi, maraknya unjuk rasa buruh akhir-akhir ini, bisa dibaca akar masalahnya pada kondisi sektor industri yang lemah dalam mendorong perluasan kesempatan kerja. Sektor industri tidak berhasil didorong karena dinilai tidak ada kebijakan industri yang komprehensif. Faktanya jelas, sektor industri kita tidak dilindungi dan terkesan dibiarkan terdesak oleh produk industri dari China, yang supermurah, dengan kualitas tak sepenuhnya bagus.
Kondisinya makin diperburuk oleh iklim usaha, yang tak kondusif. Pasalnya, selain problematika perburuhan, beban biaya perusahaan juga datang dari praktik suap dan biaya siluman, terutama di berbagai instansi dan lembaga negara. Ini memerlukan keseriusan untuk memberantasnya sampai ke akar-akarnya.
Andalkan UMKM - IKM
Seperti apa tekad GKN yang mengucurkan KUR, ditambah berbagai kemudahan dan fasilitas bagi calon enterpreuner. Menilik daya tahan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM), yang tetap survive di tengah krisis hebat 1998, masuk akal kalau pemerintah menggalakkan pertumbuhannya. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, saat ini ada 55,2 juta unit UKM yang tersebar di berbagai daerah, ditambah koperasi 188 ribu unit, 71 ribu di antaranya bergerak dalam usaha simpan pinjam.
Melalui gerakan kredit usaha rakyat diharapkan ada kenaikan dalam jumlah wirausaha, sekaligus tercapai hasrat penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu, pemerintah menyiapkan program kredit usaha mikro senilai Rp20 juta ke bawah, tanpa jaminan.
Sejumlah bank sudah berkomitmen bekerja sama mengembangkan program ini. Para pengusaha golongan mikro, bisa mendatangi pihak bank jika mengalami kesulitan permodalan. Prosesnya takkan berbelit-belit, asal usaha berkategori layak, pasti dibantu.
Untuk IKM, Kementerian Perindustrian mencatat, terjadi peningkatan lumayan. Pada 2005 hingga 2009, potensi IKM di Indonesia dilihat dari jumlahnya, bertumbuh sampai 10,07 persen. Pada 2005 hanya 2.557.901 unit, empat tahun kemudian (2009) jadi 3.755.238 unit.
Selama empat tahun itu, IKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.073.854 orang pada 2009. Semua itu didukung oleh nilai investasi yang telah mencapai angka triliunan rupiah. Pada 2005, investasi IKM hanya Rp178 triliun. Dalam kurun 4 tahun, investasinya jadi Rp223 triliun. Ada penambahan sampai Rp45 triliun.
IKM juga telah memberikan sumbangan besar bagi devisa kita dari sektor perdagangan. Pada 2009, ekspor IKM mencapai US$12,275 miliar. Terjadi kenaikan 9,74 persen atau sekitar US$4 miliar, dibanding 2005 sebesar US$8,465 miliar.
Untuk mengembangkan IKM di Tanah Air, pemerintah juga merangkul mahasiswa. Kepada kaum intelektual muda yang ingin berwirausaha disediakan modal dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar. Ada keterlibatan pengusaha besar yang menyediakan bantuan 51% dan sisanya, 49 persen dari pemerintah. Ini bagian dari target pemerintah dalam menumbuhkan wirausahawan baru, sampai 1.839 pada 2014.
Pada 2014, jumlah IKM diproyeksikan terus bertambah sampai 4.324.190 unit. Dengan besaran seperti itu, penyerapan tenaga kerjanya ditargetkan sampai 10.378.056 orang. Lalu, proyeksi investasi dari usaha skala kecil menengah ini pun, tidak main-main, targetnya Rp313 triliun.
Melalui penambahan jumlah dan nilai investasi IKM itu, pemerintah berharap bisa memperoleh devisa dari kegiatan ekspor sampai US$19,579 miliar. Itu besarannya setara dengan Rp176,21 triliun, dengan kurs US$9.000.
Bagusnya lagi, pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk menyebarkan IKM baru di luar Jawa, sampai 40 persen pada 2014. Selebihnya, 60 persen di Jawa. Porsi penyebaran ini sengaja ditempuh, setelah mendapati kenyataan pertumbuhan IKM terbesar, 75 persen, dari sekitar 3,8 juta unit di seluruh Indonesia, beroperasi di Jawa.
Besarnya penyebaran IKM di Pulau Jawa dikritisi pengamat ekonomi Hendri Saparini. Harus ada kemauan politik kuat, agar pertumbuhan ekonomi lebih merata di berbagai wilayah. Selama ini, sekitar 80 persen kue ekonomi masih di Pulau Jawa. Bisa dipastikan, pertumbuhan IKM dan UMKM tidak akan bertumpu di Jawa, jika daerah-daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Pertumbuhan IKM mengikuti pusat pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah terus membuka kegiatan ekonomi di wilayah baru, katakanlah, di kawasan timur Indonesia (KTI), penyebaran IKM akan mengikuti, seperti pepatah; "di mana ada gula, di situ pasti ada semut."
Satu hal lagi, Hendri melihat, keberadaan IKM harus diarahkan berpartner dengan industri skala besar. Lewat pola usaha ini, perkembangan IKM bakal makin mudah dan lebih cepat. Jepang termasuk sukses dengan pola ini. Industri otomotif raksasa di 'negeri matahari terbit' itu, umumnya menggaet mitra bisnis dari usaha kecil. Dengan makin ekspansifnya bisnis perusahaan raksasa itu, IKM pun terimbas, sehingga terus berkembang menjadi lebih besar.
Sampai di sini PR besar pemerintah, bagaimana mewujudkan kemitraan strategis antara pelaku UMKM dan IKM dengan pengusaha atau industri berskala besar. Kalau itu terwujud, target menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan baru pasti akan lebih cepat terwujud.
Didit Adhitia, Pengamat Ekonomi dan Keuangan
