Prof Hasyim Djalal (Helmi/dok)

Politikindonesia - Konsep negara maritim, adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Sayangnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi sumberdaya laut tersebut. Perlu konsep dan strategi untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dan berdaulat.

Setidaknya, demikian pendapat yang diungkapkan pakar hukum laut internasional  Prof Hasyim Djalal dalam seminar 'Membangun Strategi Negara Maritim' yang diselenggarakan Indonesia Maritim Institute (IMI) yang bekerjasama dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Auditorium Sumardi Sastrakusuma kampus IPB, Dermaga,  Bogor, Rabu (15/02).

"Secara hukum internasional dan Undang-undang, memang Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi,  belum maksimal memanfaatkan kekayaan yang ada di laut. Maka itu diperlukan konsep strategi negara maritim," ujar dia.

Dewan Penasehat IMI ini mengemukakan, negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga lautnya. "Banyak negara kepulauan tapi bukan negara maritim, ada negara yang lautnya sedikit tapi memiliki predikat negara maritim."

Hasyim memberi contoh seperti China dan Amerika. "Ada juga negara yang tidak memiliki laut tapi menguasai laut, seperti Belanda menjajah Indonesia 350 tahun karena mereka mampu menguasai laut," terangnya.

Perhatian pemerintah terhadap perkembangan isu kelautan masih rendah. Hasyim menyebut, setidaknya ada 20 isu terbaru perkembangan laut, tapi luput perhatian dari pemerintah.

Sementara itu, Dewan Pembina IMI Conny Rahakundini, yang juga menjadi pembicara di seminar tersebut  menyatakan, negara maritim yang kuat juga terletak pada segi pertahanannya. "Berbicara mengenai konsep negara maritim, tidak lepas dari kepentingan pertahanan dan industri pertahanan."

Kata Conny, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya harus bisa menjaga kedaulatan, tetapi juga melindungi seluruh kekayaan alam yang dimilikinya.

Untuk itu dibutuhkan kekuatan pertahanan yang baik. "Jika pertahanan kuat kedaulatan negara pun akan terlindungi dari ancaman luar."

Sementara itu, Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan dalam sambutannya menyebut pemerintah tidak serius dalam mengelola laut. "Kami tahu bahwa Negara kita memiliki laut yang luas, tetapi pemerintah masih land base oriented," ujar pria yang akrab disapa Ongen.

IMI lanjut dia, akan terus mengkampanyekan pentingnya bervisi maritim dan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan. Sebagai contoh kecil, ujar Ongen,  IMI selalu mengkritisi jika ada orang atau bahkan pejabat negara yang sering sampaikan umpatan "ke laut aja" untuk hal yang jelek. "Inikan menyamakan laut sebagai tempat sampah," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan FIPK, Prof Indra Jaya mengatakan, salah satu kekurangan Bangsa ini adalah dibidang sains dan teknologi. Indonesia memang  negara yang luas. Untuk menjadi Negara Maritim, ada tiga bidang yang bisa mewujudkan menjadi Negara Maritim, pertama adalah sumber kehidupan, perdagangan dan kekuatan laut.

Sementara, pengamat Pertahanan dari LIPI, Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan di era gelobalisasi.  Menurutnya, defenisi pertahanan dan kemanan maritim sejauh ini belum ada yang defentif. Seperti misalnya defenisi PBB dan ASEAN Maritime Forum.

"Untuk mengatisipasi perkembangan globalisasi, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan sebuah strategi maritim dalam bentuk Ocean Policy, yang hingga saat ini belum tuntas" ujar dia.

Sekedar catatan, acara seminar IMI  Goes To Campus ini bekerja sama dengan FPIK IPB,  yang dihadiri 596 orang peserta. Rencananya, dalam waktu dekat juga IMI akan melaksanakan ‘IMI Goes to Small Island Program’ yaitu mengirim 2 orang lulusan FPIK ke pulau kecil terpencil dan terdepan selama setahun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.