Susilo Bambang Yudhoyono (Helmi/dok)
Artikel Terkait:
07/10/2010Tak Serupiahpun Baju Saya dari Uang Negara
Politikindonesia - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklarifikasi berita yang disebarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), tentang anggaran kepresidenan dan meubelair. Dengan tegas Presiden menyatakan, data yang disebut itu tidak benar.
Presiden merasa terganggu dengan pemberitaan sejumlah media yang berdasarkan pada laporan Fitra tersebut. Dalam berita itu disebutkan bahwa anggaran negara untuk membeli baju Presiden sebesar Rp893 juta setiap tahunnya. Tegas-tegas Presiden membantah hal itu.
Dikatakan Presiden, tiba-tiba ada pemberitaan di media massa, bahwa biaya pakaian Presiden Rp893 juta setahun. “Padahal, Rp1 pun tidak ada pakaian untuk saya yang menggunakan uang negara,” jelas SBY dalam Rapat Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (07/10).
Diterangkan SBY, sejak dirinya jadi Presiden, dirinya tidak pernah menggunakan anggaran negara untuk kepentingan membeli baju. “Serupiah pun, tidak ada biaya untuk pakaian saya. Sejak kami jadi Presiden, tahun 2004, tidak ada biaya satu lembar pakaian pun yang menggunakan uang negara. Ini jelas, dan faktanya ada," kata Presiden.
Bukan hanya itu saja, Presiden sepertinya risih dengan data yang diungkap Fitra yang menyebut biaya meubelair yakni biaya untuk furniture, perabotan untuk Presiden sebesar Rp2 milyar.
Presiden mengaku tercengang membaca berita itu di media massa. “Saya cek, kepada karumga (kepala rumah tangga), ada apa nampaknya?” ucap dia. Ternyata, biaya yang disebut-sebut itu adalah untuk pemeliharaan perabotan, atau penggantian yang rusak di ruangan-ruangan di lingkungan kantor Presiden. “Bukan untuk rumah saya,” tegas SBY.
Di samping itu, jumlah yang diberitakan tersebut, juga tidak sesuai dengan fakta yang ada. “Jumlahnya tahun kemarin Rp149 juta, bukan Rp42 milyar seperti yang disebutkan media itu,” tutur SBY.
Kesalahan informasi ini, harus menjadi pelajaran bagi lingkungan Sekretariat Negara. “Saya meminta Karumga (Kepala Rumah Tangga), Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), Seskab (Sekretaris Kabinet), menggunakan hak jawab. Tentu, media akan memuat hak jawab itu, karena itulah komitmen kami dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), dengan Dewan Pers. Kalau tidak memuat, berarti ikut menyebarkan kebohongan atau berita yang tidak benar," tegas Presiden.
Dikatakan Presiden pula, sebagai negara demokrasi, lebih baik menggunakan hak jawab, tidak usah langsung dijadikan masalah hukum. “Saya menduga, karena namanya rumah tangga Presiden, jangan-jangan dikira biaya rumah tangga Presiden di Cikeas. Sebenarnya bukan itu, tetapi untuk kantor ini (kantor Presiden)," lanjutnya.
Diceritakan SBY, dulu lembaga ini Setpres (Sekretariat Presiden). Di era Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, nama lembaga ini diubah menjadi rumgapres (rumah tangga Presiden). “Maksudnya sama, ya kantor Presiden ini,” tandas Presiden.
Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI
Dikatakan Presiden, tiba-tiba ada pemberitaan di media massa, bahwa biaya pakaian Presiden Rp893 juta setahun. “Padahal, Rp1 pun tidak ada pakaian untuk saya yang menggunakan uang negara,” jelas SBY dalam Rapat Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (07/10).
Diterangkan SBY, sejak dirinya jadi Presiden, dirinya tidak pernah menggunakan anggaran negara untuk kepentingan membeli baju. “Serupiah pun, tidak ada biaya untuk pakaian saya. Sejak kami jadi Presiden, tahun 2004, tidak ada biaya satu lembar pakaian pun yang menggunakan uang negara. Ini jelas, dan faktanya ada," kata Presiden.
Bukan hanya itu saja, Presiden sepertinya risih dengan data yang diungkap Fitra yang menyebut biaya meubelair yakni biaya untuk furniture, perabotan untuk Presiden sebesar Rp2 milyar.
Presiden mengaku tercengang membaca berita itu di media massa. “Saya cek, kepada karumga (kepala rumah tangga), ada apa nampaknya?” ucap dia. Ternyata, biaya yang disebut-sebut itu adalah untuk pemeliharaan perabotan, atau penggantian yang rusak di ruangan-ruangan di lingkungan kantor Presiden. “Bukan untuk rumah saya,” tegas SBY.
Di samping itu, jumlah yang diberitakan tersebut, juga tidak sesuai dengan fakta yang ada. “Jumlahnya tahun kemarin Rp149 juta, bukan Rp42 milyar seperti yang disebutkan media itu,” tutur SBY.
Kesalahan informasi ini, harus menjadi pelajaran bagi lingkungan Sekretariat Negara. “Saya meminta Karumga (Kepala Rumah Tangga), Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), Seskab (Sekretaris Kabinet), menggunakan hak jawab. Tentu, media akan memuat hak jawab itu, karena itulah komitmen kami dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), dengan Dewan Pers. Kalau tidak memuat, berarti ikut menyebarkan kebohongan atau berita yang tidak benar," tegas Presiden.
Dikatakan Presiden pula, sebagai negara demokrasi, lebih baik menggunakan hak jawab, tidak usah langsung dijadikan masalah hukum. “Saya menduga, karena namanya rumah tangga Presiden, jangan-jangan dikira biaya rumah tangga Presiden di Cikeas. Sebenarnya bukan itu, tetapi untuk kantor ini (kantor Presiden)," lanjutnya.
Diceritakan SBY, dulu lembaga ini Setpres (Sekretariat Presiden). Di era Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, nama lembaga ini diubah menjadi rumgapres (rumah tangga Presiden). “Maksudnya sama, ya kantor Presiden ini,” tandas Presiden.
Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI
