Provinsi NTT (Helmi/dok)
Artikel Terkait:
2010-11-30 03:55:11 WIBDPRD NTT Batalkan Anggaran 330 Sapi Bibit
Politikindonesia - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) membatalkan alokasi anggaran pengadaan 330 ekor sapi bibit untuk pengembangan ternak besar di provinsi tersebut. Alasannya, hingga akhir Desember pihak Dinas Peternakan hanya dapat mengupayakan 70 dari 330 ekor sapi bibit yang ditargetkan.
John Umbu Deta, Ketua Komisi B DPRD NTT di Kupang, Selasa (30/11) mengatakan, sebelumnya telah disepakati batas waktu pengadaan sapi bibit tersebut pada 8 Desember. Hingga batas waktu tersebut seharusnya sudah terpenuhi 90 persen dari target.
Faktanya, hingga November saja baru terpenuhi 17 dari total 330 ekor sapi bibit unggul yang ditargetkan. Hal itu membuat pihak pelaksana membatalkan program tersebut. Karena sulit mendapatkan sapi bibit dalam jangka waktu yang ditentukan.
Umbu menambahkan, semula sapi bibit unggul itu akan didatangkan dari tetangga provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun dalam pelaksanaan sulit terealisir. Karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB masih mengalami kekurangan stok sapi bibit untuk kepentingan wilayahnya sendiri.
Pihaknya menyarankan ke depan, Dinas Peternakan setempat sebagai dinas teknis membuka akses pengadaan ke Australia guna mendatangkan bibit sapi produktif yang terseleksi, bebas dari penyakit dan hambatan lainnya.
Upaya itu, untuk mewujudkan NTT sebagai provinsi ternak. Karena itu melalui program pembibitan, pencegahan serta penanggulangan penyakit ternak mutlak dialokasikan anggaran yang signifikan.
Umbu berjanji, komisinya akan mendukungnya dengan menaikkan anggaran pada pengadaan vaksin dan obat-obatan melalui rasionalisasi anggaran yang masih bisa ditunda.
Meski demikian, pihaknya juga mengingatkan agar Pemprov NTT tetap melakukan pengembangbiakan sendiri secara alami melalui program Inseminasi Buatan (IB).
Pihaknya merekomendasikan agar dialokasikan anggaran dengan mempersiapkan inseminator handal. Karena hasil Studi Banding Komisi B di Jawa Timur (Singosari) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) berhasil 75 persen.
Selain itu katanya pada tahun anggaran 2010 DPRD NTT mengalokasikan dalam APBD I dana bantuan langsung senilai Rp1,9 miliar lebih untuk kelompok peternak yang ada di 20 kabupaten dalam wilayah ini.
Itu berarti setiap kabupaten akan mendapatkan bantuan 45 ekor sapi. Selanjutnya, dikelola dan dikembangkan secara bergulir kepada kelompok peternak yang ada.
Ia mengakui jumlah yang ditargetkan itu, belum menjawab total kebutuhan para peternak. Tetapi itulah yang dibuat sebagai wakil rakyat dan pemerintah untuk para peternak.
Umbu mengharapkan, bantuan itu terus dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah populasi ternak, terutama ternak besar seperti sapi.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD NTT itu menambahkan, berdasarkan laporan mitra kerja komisi B dari Dinas Peternakan Provinsi setempat, saat ini ada 556 ribu lebih ternak sapi yang sedang dikembangkan masyarakat.
Jumlah tersebut, katanya masih jauh dari kebutuhan secara nasional maupun lokal, sehingga kebijakan impor oleh Kementerian Pertanian akan sangat membantu daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan.
Sedang Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Pertanian mengatakan, kebutuhan ternak sapi nasional sekitar 12,7 juta ekor per tahun. Sementara kebutuhannya sekitar 13,2 juta ekor, sehingga untuk menutupi kekurangan itu terpaksa Indonesia harus impor dari beberapa negara.
Sebenarnya impor dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan beberapa daerah di dalam negeri. Namun untuk daerah tertentu seperti Jawa Tengah sapi impor tersebut tidak dibutuhkan karena sudah mampu mencukupi sendiri kebutuhannya.
Bahkan produksi daging di Jateng mengalami surplus sehingga bisa menjadi salah satu daerah penyangga kebutuhan bagi daerah lainnya, termasuk NTT.
(ar/na) John Umbu Deta, Ketua Komisi B DPRD NTT di Kupang, Selasa (30/11) mengatakan, sebelumnya telah disepakati batas waktu pengadaan sapi bibit tersebut pada 8 Desember. Hingga batas waktu tersebut seharusnya sudah terpenuhi 90 persen dari target.
Faktanya, hingga November saja baru terpenuhi 17 dari total 330 ekor sapi bibit unggul yang ditargetkan. Hal itu membuat pihak pelaksana membatalkan program tersebut. Karena sulit mendapatkan sapi bibit dalam jangka waktu yang ditentukan.
Umbu menambahkan, semula sapi bibit unggul itu akan didatangkan dari tetangga provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun dalam pelaksanaan sulit terealisir. Karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB masih mengalami kekurangan stok sapi bibit untuk kepentingan wilayahnya sendiri.
Pihaknya menyarankan ke depan, Dinas Peternakan setempat sebagai dinas teknis membuka akses pengadaan ke Australia guna mendatangkan bibit sapi produktif yang terseleksi, bebas dari penyakit dan hambatan lainnya.
Upaya itu, untuk mewujudkan NTT sebagai provinsi ternak. Karena itu melalui program pembibitan, pencegahan serta penanggulangan penyakit ternak mutlak dialokasikan anggaran yang signifikan.
Umbu berjanji, komisinya akan mendukungnya dengan menaikkan anggaran pada pengadaan vaksin dan obat-obatan melalui rasionalisasi anggaran yang masih bisa ditunda.
Meski demikian, pihaknya juga mengingatkan agar Pemprov NTT tetap melakukan pengembangbiakan sendiri secara alami melalui program Inseminasi Buatan (IB).
Pihaknya merekomendasikan agar dialokasikan anggaran dengan mempersiapkan inseminator handal. Karena hasil Studi Banding Komisi B di Jawa Timur (Singosari) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) berhasil 75 persen.
Selain itu katanya pada tahun anggaran 2010 DPRD NTT mengalokasikan dalam APBD I dana bantuan langsung senilai Rp1,9 miliar lebih untuk kelompok peternak yang ada di 20 kabupaten dalam wilayah ini.
Itu berarti setiap kabupaten akan mendapatkan bantuan 45 ekor sapi. Selanjutnya, dikelola dan dikembangkan secara bergulir kepada kelompok peternak yang ada.
Ia mengakui jumlah yang ditargetkan itu, belum menjawab total kebutuhan para peternak. Tetapi itulah yang dibuat sebagai wakil rakyat dan pemerintah untuk para peternak.
Umbu mengharapkan, bantuan itu terus dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah populasi ternak, terutama ternak besar seperti sapi.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD NTT itu menambahkan, berdasarkan laporan mitra kerja komisi B dari Dinas Peternakan Provinsi setempat, saat ini ada 556 ribu lebih ternak sapi yang sedang dikembangkan masyarakat.
Jumlah tersebut, katanya masih jauh dari kebutuhan secara nasional maupun lokal, sehingga kebijakan impor oleh Kementerian Pertanian akan sangat membantu daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan.
Sedang Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Pertanian mengatakan, kebutuhan ternak sapi nasional sekitar 12,7 juta ekor per tahun. Sementara kebutuhannya sekitar 13,2 juta ekor, sehingga untuk menutupi kekurangan itu terpaksa Indonesia harus impor dari beberapa negara.
Sebenarnya impor dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan beberapa daerah di dalam negeri. Namun untuk daerah tertentu seperti Jawa Tengah sapi impor tersebut tidak dibutuhkan karena sudah mampu mencukupi sendiri kebutuhannya.
Bahkan produksi daging di Jateng mengalami surplus sehingga bisa menjadi salah satu daerah penyangga kebutuhan bagi daerah lainnya, termasuk NTT.
